Oleh: Ulfah Sari Sakti,S.Pi (Jurnalis Muslimah Kendari)

Gelombang aksi penolakan terhadap kenaikan upah minimum provinsi (UMP) terus terjadi pada beberapa daerah di Indonesia. Para demonstran menilai kenaikan UMP tak sampai 1 persen, lebih mahal bayar parkir motor.

Dilansir dari terkini.di (20/11/2021), organisasi buruh di Sumatera Utara (Sumut) mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan kenaikan UMP Sumut 2022 yang baru saja disahkan oleh Gubernur Edy Rahmayadi. Kenaikan UMP 2022 yang disahkan tersebut diduga tak lebih tinggi dari tarif parkir sepeda motor. /

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Sumut, Willy Agus Utomo menyampaikan bahwa UMP yang diteken oleh Gubernur Edy sangatlah menyedihkan, Sebab menurut Willy kenaikan UMP Sumut untuk tahun 2022, jika dihitung hanya naik Rp 23 ribu atau tak lebih dari satu persen. “Kalau hanya naiknya segitu, kenaikan tersebut lebih murah dari biaya parkir sepeda motor. Kita lihat UMP tahun 2021 hanya sebesar Rp 2.499.423 artinya kenaikan yang tidak sampai satu persen itu per hari kurang dari Rp 2.000, bahkan jika dihitung dengan UMK,” ujar Willy.
Selain itu, Willy juga menganggap bahwa kenaikan UMP yang tidak berpihak itu sebagai bentuk diskriminasi Gubernur Edy Rahmayadi terhadap buruh. Menyoal keputusan tersebut, Willy pun menegaskan elemen buruh akan merespon kenaikan UMP yang hanya 1 persen dengan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dan merencanakan aksi mogok secara nasional.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menjelaskan, besaran kenaikan UMP yang jauh lebih kecil ketimbang besaran inflasi, menunjukkan sejauh apa keberpihakan pemerintah terhadap masa depan buruh.
“Sebenanrnya nilainya memang sangat kecil ya, dengan nilai itu memang gak terasa kenaikannya,karena enggak signifikan. Tapi kalau lihat kondisi para pelaku usaha yang terkapar ya mau gak mau itu yang harus diterima. Memang itu kecil sekali (nilainya) harusnya naiknya di atas Rp 100 ribu lah,” katanya. (tirto.id, 19/11/2021)

/Upah dalam Sistem Islam Mensejahterakan/
Pada sistem Kapitalis-Sekuler saat ini, pemerintah beralasan bahwa kenaikan yang tipis tersebut selain mempertimbangkan kebutuhan buruh, juga mempertimbangkan kondisi dunia usaha saat ini yang masih tertekan oleh Pandemi Covid 19.

Hal ini berbeda dengan sistem Islam yang menjadikan manfaat sebagai dasar penentuan upah. Sedangkan tenaga dapat dianggap sebagai sarana pendukung dalam rangka mendapat manfaat dari seorang pekerja.

Allah swt berfirman,”Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian yang lain dapat mempergunakan (memanfaatkan) sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (QS Az Zukhruf : 32)

Untuk penentuan kontrak kerja yang ma’lum atau jelas, menurut ekonomi Islam, paling tidak ada 4 unsur yang harus disepakati pekerja (ajir) dan pemberi kerja (musta’jir), yaitu (1) bentuk dan jenis pekerjaan, (2) masa kerja, (3) upah kerja dan, (4) tenaga yang dicurahkan saat bekerja.

Guna melengkapi akad kontrak kerja agar sah menurut ketentuan hukum Islam, maka transaksi ketenagakerjaan tersebut harus memenuhi ketentuan rukun dan syaratnya. Rukunnya terdiri dari (1) Ajir atau pekerja, (2) Musta’jir atau pemberi kerja, (3) Akad atau pelafadzan ijab qobul, (4) Ujroh / iwadh atau penentuan besaran upah/honor/imbalan penggati serta (5) Manfaat. Adapun syarat-syaratnya yaitu (1) syarat In’iqad dan (2) syarat sah.

Lengkapnya aturan ketenagakerjaan dalam sistem Islam tentunya akan mewujudkan buruh tidak akan ditindas, majikan tidak akan dirugikan, serta tidak ada konflik dan perselisihan antara kedua belah pihak (ajir dan musta’jir).

Semoga saja umat tersadarkan bahwa hanya sistem Islam, yang mampu menjadi solusi permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga saja sistem Islam kembali tegak, sehingga umat dapat merasakan manfaat perekonomian Islam. Wallahu’alam bishowab[].