Oleh: Dwi Darmayati, S.Pd. (Praktisi Pendidikan)

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem meluncurkan Kurikulum Merdeka, Jumat (11/2/2022). Peluncuran Kurikulum Merdeka ini menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Dalam peluncuran Merdeka Belajar Episode 15, Nadiem Makarim mengatakan, Kurikulum Merdeka atau sebelumnya disebut Kurikulum Prototipe ini memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah. (www.kompas.com,12/02/2022)

Menurut Nadiem Anwar Makarim, peluncuran Kurikulum Merdeka ini untuk mengatasi krisis pembelajaran. Ia mengungkapkan, merujuk berbagai studi nasional maupun internasional, krisis pembelajaran di Indonesia telah berlangsung lama dan belum membaik dari tahun ke tahun. Krisis pembelajaran semakin bertambah karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan hilangnya pembelajaran (learning loss) dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran. Menteri Nadiem juga menyebutkan beberapa keunggulan Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini lebih sederhana dan mendalam karena kurikulum ini akan fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Kemudian, tenaga pendidik dan peserta didik akan lebih merdeka karena bagi peserta didik, tidak ada program peminatan di SMA, peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Sedangkan bagi guru, mereka akan mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Kemudian, sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Selain itu, kurikulum ini lebih relevan dan interaktif di mana pembelajaran melalui kegiatan projek akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila. Ia menegaskan bahwa kurikulum ini adalah opsi atau pilihan bagi sekolah, sesuai dengan kesiapannya masing-masing. (www.kemdikbud.go.id, 02/2022)

Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Belajar yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
(Kemendikbudristek), disambut baik oleh sejumlah pihak, termasuk Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria. “Pada dasarnya kebijakan yang sangat adaptif yang memang diperlukan dalam kondisi darurat seperti ini. Hal ini memungkinkan tiap sekolah melaksanakan pembelajaran sesuai kesiapan dan kondisi pendukung di masing-masing sekolah,” ujar Arif. Selama pandemik COVID-19, krisis pembelajaran yang ada ini menjadikan pendidikan semakin tertinggal dengan hilangnya pembelajaran (learning loss), dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran antarwilayah dan antarkelompok sosial-ekonomi. (www.idntimes.com, 17/02/2022)

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengatakan pihaknya mendapat banyak aduan dari para guru soal Kurikulum Merdeka yang baru saja diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Heru mengatakan, kurikulum tersebut dikhawatirkan akan menjadikan para pengajar dan murid sebagai kelinci percobaan sistem pendidikan. Penyebabnya, Nadiem Makarim tidak langsung menjadikan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum wajib. Ia masih membolehkan para guru memilih akan menerapkan Kurikulum Merdeka, Kurikulum 2013, atau Kurikulum Darurat dalam sistem pembelajaran mereka. (fokus.tempo.co, 14/02/2022)

Hal yang paling menonjol dalam Kurikulum Merdeka ini adalah penyederhanaan dan fleksibilitas, sehingga mudah diterima sebagai solusi di masa pandemi. Namun, satu hal yang layak dicermati adalah muatan kebebasan. Tampak dari nama yang diusung yakni Merdeka. Kemerdekaan inilah yang selalu digaungkan, baik bagi siswa maupun guru. Sayangnya, justru dari sinilah celah masalah itu muncul. Pertama, tidak adanya pemaksaan dalam penggunaan Kurikulum Merdeka justru berpeluang memunculkan ketidakseimbangan dalam kualitas pembelajaran. Sekolah yang menggunakan Kurikulum Merdeka bisa dianggap sebagai sekolah maju dalam persepsi masyarakat. Kedua, kebebasan yang bertumpu minat siswa juga berpotensi masuknya pembelajaran tak bermanfaat bagi siswa. Dengan demikian, hadirnya Kurikulum Merdeka berpeluang menjadi ancaman ideologis, yakni masuknya budaya dan ideologi asing (Barat). Hal ini tentunya bisa menjadi jalan pembajakan potensi generasi demi kepentingan Barat. Ancaman bahaya ini muncul, karena Kurikulum Merdeka tidak dibangun di atas asas akidah Islam. Sebaliknya, dalam sistem kapitalisme mengedepankan manfaat materi yang sering bertentangan dengan aturan Islam. Ketiga, kebebasan yang diberikan kepada guru dalam menentukan metode pembelajaran juga berpeluang menimbulkan masalah. Banyaknya problem yang dihadapi guru (seperti beban ekonomi, dll.), tidak serta-merta memudahkan guru untuk mencurahkan perhatiannya mengikuti perkembangan belajar siswa. Padahal, Kurikulum Merdeka sangat menjaga kemerdekaan siswa. Jika siswa mampu berlari, maka guru harus mampu memfasilitasinya. Sebaliknya, guru juga harus bersabar terhadap kondisi siswa yang tertinggal. Masalahnya, bekal aplikasi atau platform Merdeka Mengajar yang disediakan bagi guru belum tentu optimal, terlebih guru di daerah 3 T ( Terdepan, Terpencil dan Tertinggal ) yang minim akses jaringan internet.

Selain masalah di balik jargon “merdeka” tersebut, kurikulum ini juga berpotensi mengukuhkan konsep kapitalistik dalam tata kelola pelayanan publik. Dengan kurikulum ini, pemenuhan kebutuhan pendidikan lebih banyak bertumpu pada guru dan sekolah. Padahal, seharusnya negara memegang peran sentral dalam pemenuhan tersebut. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo (21/1/2022) menyatakan bahwa kurikulum di tingkat nasional itu bersifat kerangka dasar. Sekolah memiliki otoritas yang tepat mengenai cara membangun pembelajaran yang kontekstual. Sebab, pembelajaran harus sesuai kebutuhan belajar anak, daerah, dan sumber daya manusia yang ada di sekolah. Otoritas sekolah yang terlalu besar juga berpeluang masuknya pihak luar yang hendak mengambil keuntungan dari bisnis pendidikan.

Sementara itu, dalam kebijakan Merdeka Belajar, negara lebih mengandalkan pelatihan yang bersifat mandiri melalui platform (Merdeka Mengajar) ataupun pelatihan digital, baik yang bisa diakses melalui aplikasi maupun lewat flashdisk bagi yang terkendala dalam jaringan dan perangkat. Berbagai komunitas pembelajaran yang difasilitasi pemerintah tidak sepenuhnya berjalan dengan baik untuk mendongkrak kompetensi guru. Pertemuan pun hanya formalitas sehingga tidak semua guru bersemangat untuk belajar bersama. Pada akhirnya, berbagai komunitas tersebut pun banyak mandul. Demikianlah, ketika peran negara minim, akan banyak tugas pelayanan yang terbengkalai. Hal ini karena pandangan kapitalistik yang juga menimpa implementasi kurikulum baru.

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Setiap manusia berhak mendapatkan layanan pendidikan yang dikelola negara agar mereka menjadi manusia yang berkepribadian Islami, menguasai ilmu (tsaqafah dan pengetahuan umum), serta menguasai kecakapan hidup untuk mengelola bumi dengan sebaik-baiknya. Inilah fungsi penting pendidikan dan harus diwujudkan oleh negara. Dengan demikian, tentunya siswa tidak hanya membutuhkan penguatan numerasi dan literasi. Namun, mereka membutuhkan penguatan kepribadian. Akselerasi literasi dan numerasi mungkin tercapai, tetapi itu semua hanya menjadi kemajuan semu dalam proses pendidikan. Sebab, yang hakiki adalah perwujudan misi sahih manusia melalui sistem pendidikan sahih yang diterapkan negara.

Sistem pendidikan Islam telah mencontohkan dengan sangat gamblang cara mewujudkan peradaban manusia yang unggul. Selama belasan abad, Islam menjadi landasan bagi Negara (Khilafah) dalam mengelola dan melayani kebutuhan pendidikan warganya, termasuk dalam menyusun kurikulum. Oleh karena itu, mengubah kurikulum saja tidak cukup, apalagi tanpa mengubah landasan yang sekuler kapitalistik. Dengan demikian, dibutuhkan perjuangan yang keras untuk mewujudkan Khilafah sebagai satu-satunya sistem yang mampu menerapkan kurikulum sahih tersebut. Wallahu A’lam Bishawab