Oleh : Annisa Al Maghfirah
(Pegiat Opini)

“Wakil rakyat seharusnya merakyat.”

DPR sebagai ‘wakil rakyat’ di Indonesia, malah menuai bulliyan dari rakyatnya sendiri. Hal ini dikarenakan DPR akan melakukan pengadaan gorden rumah dinas yang menganggarkan dana APBN sebesar Rp. 48,7 miliar. Rencana yang mencuat bulan Maret lalu yang sempat adem ayem beberapa bulan, kini kembali menghentakkan publik untuk mengkritisi DPR.

Lelang Gorden Membuat Heran

Sebagai informasi, anggaran fantastis Rp. 48,7 miliar akan dialokasikan untuk 505 unit rumdin (rumah dinas) yang rata-rata perumahnya sekitar Rp 80-90 juta termasuk pajak. Penggantian gorden menurut Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, sebab gorden sudah 13 tahun tidak diganti dan kondisinya sudah tidak layak pakai, seperti kain pel.

Tender yang diberi nama ‘Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata’ ini telah dimenangkan oleh PT. Bertiga Mitra Solusi yang menyingkirkan 2 peserta lainnya. Yakni PT. Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp. 37,7 miliar dan PT. Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp. 42,1 miliar. Harga penawaran yang ditawarkan PT. Bertiga Mitra Solusi sangat fantastis yakni Rp. 43,5 miliar.

Dirilis oleh Detiknews.com (08/05/2022), Koordinator MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia), Boyamin Saiman, heran. Lantaran, perusahaan yang menang justru yang menyodorkan harga paling tinggi dibandingkan dua perusahaan lainnya. Menurutnya, pemenang tender harusnya dipilih dari perusahaan yang menawarkan harga termurah. Terlebih hanya untuk perkara gorden. Ini justru pemenang harga tertinggi. Sesuatu yang tidak lazim.

Mental Pejabat Sistem Kapitalisme

Anggota Komisi III DPR yang juga penghuni rumdin, Habiburokhman, menegaskan tidak pernah setuju dengan pengadaan gorden DPR. Bahkan ia menyebut rumah dinas DPR tidak perlu gorden baru sama sekali. Ia malah membeli sendiri furnitur untuk rumdin selama ini.

Peneliti dari Formappi Bidang Pengawasan, M Djadijono, saat konferensi pers secara daring, Kamis (12/5/2022), juga menilai penganggaran gorden mewah untuk rumah dinas (rumdin) anggota DPR itu tak urgensi dilakukan. Terlebih saat ini situasi perekonomian masih lesu pascapandemi COVID-19. Besarnya anggaran tersebut berbanding terbalik juga dengan sebagian rumdin yang di antaranya tak dihuni sendiri oleh anggota DPR (Detiknews.com,12/05/2022).

Kita tak habis pikir dengan jalan pikiran DPR. Sepenting apakah mengganti gorden di saat sekarang. Dananya yang fantastis, manfaatnya tidak jelas tapi efek dana dari pengadaan itu, bukan main besarnya di situasi saat ini. Membuat rakyat harus elus dada.

Harga pengadaannya yang selangit tapi kualifikasi jenis, bahan dan kuantitasnya tidak ada yang tahu. Selain urgensitas pembelian gorden yang dipertanyakan, besaran proyek ini sangat tidak menimbang keprihatinan ekonomi rakyat. Publik bahkan diberitahu setelah masuk di ujung tender yang itupun sepenggal info.

Seakan memanfaatkan kelengahan publik, DPR seolah main cantik. Bahkan selalu berulang saat informasi seperti ini heboh, mulailah tik-tokan atau ping-pongan antara mereka. Yang satu menyebut tidak tahu, yang lain merasa tidak memiliki kewenangan dan ada juga pihak yang merasa bahwa semua pemangku kewenangan di DPR telah diberitahu.

Perkara ganti gorden, sebenarnya bisa dilakukan oleh anggota DPR yang mendiami rumdin itu sendiri tak perlu dari APBN lagi. Mengingat, sebagaimana yang pernah viral salah satu anggota DPR pernah bersuara pada salah satu podcast mengenai gaji sebagai anggota DPR. Gaji yang diterima setiap bulan sebesar Rp 16 juta dan uang tunjangan Rp 59 juta. Sangat masuk akal untuk bisa membeli gorden. Apakah DPR akan membeli gorden yang super tebal, setebal hati dan pikiran mereka agar makin tak mendengar aspirasi rakyat?

Meski sudah ditentang publik, proyek ini masih bergulir dan kini aroma ‘korupsi’ juga mengemuka. Bagaimana tidak, pemenang tender adalah penyodor tawaran harga tertinggi, berkebalikan dengan normalnya pengadaan barang dengan sistem tender yang mencari kualitas tertinggi dengan harga paling ekonomis. Bukan itu saja, terkuak perusahaan ini kantornya seperti ruko tak berpenghuni plus situs perusahaannya baru dibuat kurang lebih 2 bulan.

Jika proyek ini berujung korupsi, maka tak mengherankan. Sebab, demokrasilah penyubur korupsi. Memberantas korupsi dalam sistem demokrasi bagai mencincang air.

Inilah buah sistem politik demokrasi. Pejabatnya nir empati, miskin hati nurani dan banyak berakhir di bui sebab jadi tikus berdasi. Mental pejabat di sistem kapitalisme banyak yang hanya untuk memperkaya diri. Belum lagi aturan yang dibuat terkadang banyak tak memihak rakyat, aturan pesanan kapitalis, ditemui rakyat (demo/aksi) malah lari. Dan lebih parahnya, aturan yang dibuat banyak bertentangan dengan aturan Ilahi.

Pejabat dalam Sistem Islam

Zalim adalah kata yang pantas untuk kebijakan proyek mubazir ini. APBN itu salah satu hasilnya dari pajak rakyat. Tapi disaat rakyat sedang dalam kesusahan orang-orang yang menamai dirinya ‘wakil rakyat’ malah lebih mementingkan kepentingan dirinya yang receh (masalah gorden). Selaku pejabat terdapat kalimat dari Imam Syafi’i yang patut direnungkan:
“Seseorang yang diberi jabatan, namun setelahnya dirinya bertambah kaya, maka dia adalah pencuri.”

Jika dalam demokrasi, jabatan malah diperebutkan sebab akan mendapat kemewahan dan cuan. Sedangkan dalam sistem Islam, jabatan adalah sebuah amanah yang besar yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. Dan korupsi menjadi perbuatan yang akan dihukum dengan hukuman yang menimbulkan efek jera dan sanksi sosial bagi pelakunya.

Islam juga mengatur bagaimana cara mencari harta dengan benar. Seorang penguasa atau pejabat tidak diperkenankan mengambil harta yang bukan haknya atak untuk memperkaya diri semata dan melupakan rakyatnya. Apalagi memanfaatkan jabatan/kekuasaannya untuk itu.

Khalifah Umar bin Khattab bahkan memiliki pakaian yang ditambalnya. Padahal mudah baginya dengan jabatan yang ia emban untuk mendapatkan kemewahan. Hal itu tidak ia lakukan sebab ketakwaannya dan didukung sistem peraturan Islam yang paripurna. Alhasil kembali kepada peraturan Islam adalah sebaik-baik aturan untuk manusia.

Wallahu a’lam bishowwab