Oleh: Eva Lingga J

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, saat ini selain kembali membuka keran eskpor minyak goreng pemerintah juga telah membuat kebijakan baru.

Adapun kebijakan yang dimaksud yakni dengan mengubah ketersediaan minyak goreng curah yang tadinya berbasis subsidi menjadi berbasis pemenuhan kewajiban pasar domestik (DMO) dan kewajiban harga domestik (DPO).

Alokasi pemenuhan kewajiban pasar domestik (DMO) nantinya dibagi tidak hanya berdasarkan kapasitas produksi tapi juga kepatuhan terhadap pemenuhannya. Mereka yang patuh akan lebih cepat untuk bisa melakukan ekspor daripada mereka yang tidak patuh dalam memenuhi DMO.

Sementara itu, terkait kewajiban harga domestik (DPO), pemerintah tidak hanya menerapkannya terhadap produsen CPO dan minyak goreng tapi juga hingga tingkat distributor. Penentuan harga DPO ini akan menjadi dasar pengawasan dan penindakan oleh satgas di lapangan yang terdiri dari berbagai unsur mulai dari Polri, TNI, Kejaksaan hingga Pemda terkait. Pemerintah mengimbau pelaku usaha tidak perlu khawatir selama tidak melanggar ketentuan dan menjamin pelaku usaha tetap dapat berjalan dengan aman. 

Kebijakan pemerintah seputar minyak goreng hanya berputar pada otak-atik pengaturan pola distribusi yang dialamatkan pada swasta tanpa menyentuh aspek mendasar soal pemenuhan kebutuhan dasar yang semestinya dijamin negara. Kebijakan pemenuhan kewajiban pasar domestik (DMO) tidak akan menyelesaikan masalah hingga ke akarnya, tapi hanya meredam gejolak sosial sesaat.

Dengan tata kelola kapitalistik seperti ini seharusnya semakin membuka kesadaran umat akan kegagalan kapitalisme dalam mengatur hajat hidup masyarakat termasuk minyak goreng. Tata kelola kapitalistik telah mengabaikan kebutuhan pangan masyarakat sementara kebutuhan atau kepentingan pengusaha kapitalis lebih diprioritaskan.

Minyak goreng adalah kebutuhan pokok (pangan) masyarakat yang harus  di utamakan. Masyarakat lapar butuh makan, butuh pangan yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan perutnya, dan minyak goreng adalah salah satu bahan pokok untuk tersedianya pemenuhan kebutuhan asasi manusia terhadap makanan siap santap. Beragam persoalan masyarakat yang disumbangkan oleh tata kelola kapitalistik telah membuat kehidupan rakyat semakin tidak terarah. Kebijakan yang tidak ramah rakyat dan cenderung mementingkan pengusaha.

Saatnya tata kelola kapitalistik dalam mengatur hajat hidup rakyat dicampakkan dan segera diganti dengan tata kelola Islam yang amanah. Islam adalah ideologi yang sempurna dan paripurna. Sesuai dengan fitrah manusia dan menentramkan jiwa. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk mengelola sumberdaya minyak. Minyak adalah milik umum yang haram hukumnya dikelola oleh pihak swasta kapitalis. Haram pula minyak diprivatisasi oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Negaralah yang wajib mengelola minyak dan hasilnya diserahkan kepada rakyat. Rakyat hanya membayar biaya operasional (produksi). Karena sudut pandang pemimpin dalam Islam adalah amanah. Setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban disisi Allah SWT.

Setidaknya ada tiga kaidah yang dibangun dalam mengelola kekayaan alam, termasuk minyak. Diantaranya mengatur kepemilikan, pengelolaan kepemilikan dan distribusi kepemilikan. Kepemilikan minyak adalah kepemilikan umum sehingga yang wajib mengelola adalah negara dan diserahkan hasilnya kepada masyarakat secara luas dan menyeluruh. Pengelolaan kepemilikan tidak boleh (haram) hukumnya diserahkan kepada perusahaan, kapitalis maupun di privatisasi oleh pengusaha.

Distribusi kekayaan minyak haruslah didistribusikan secara merata keseluruh masyarakat baik kaya maupun miskin, baik muslim maupun non muslim. Negara tidak akan mengambil untung dari pengelolaan dan pendistribusian tersebut. Rakyat baik miskin dan kaya hanya memberikan harga atas minyak sesuai dengan biaya operasional. Bukan biaya jual beli (bisnis). Walhasil penerapan tata kelola Islam dalam semua sendi kehidupan termasuk dalam mengelola minyak menjadi kebutuhan kita bersama, bukan hanya kaum Muslimin namun seluruh umat yang ada.

Wallahu a’lam bish shawwab.