Oleh: Umma Salman

Berada di dalam sistem kapitalis sekarang ini, seakan tak ada habis-habisnya rakyat diberi banyak kejutan oleh para penguasa. Salah satunya adalah kabar terkait utang dan kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kembali mencuat. Fakta-fakta ini semakin membuktikan ada yang salah dalam tata kelola BUMN. Indikasinya, BUMN merugi dan utang terus bertambah.

Melansir CNBC Indonesia (24/7/2022), per 2021, Istaka Karya berkewajiban sebesar Rp1,08 triliun dengan ekuitas perusahaan tercatat minus Rp570 miliar dan total aset perusahaan Rp514 miliar. Ia akan membayar gaji dan pesangon kepada eks karyawan dengan menjual seluruh aset perusahaan melalui mekanisme lelang oleh kurator.

Merpati Airlines, tidak beroperasi sejak 2014. Setahun kemudian, sertifikat pengoperasian atau Air Operator Certificate (AOC) dicabut. Perusahaan maskapai ini tercatat memiliki kewajiban sebesar Rp10,9 triliun dengan ekuitas negatif Rp1,9 triliun per laporan audit 2020.

ISN juga terus merugi. Pada 2020, merugi Rp52 miliar dan rugi bersih sebesar Rp86,2 miliar. Perusahaan ini menjual semua asetnya melalui lelang untuk membayar pesangon karyawannya. Nasib yang serupa menimpa BUMN lainnya.

Oleh karenanya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pengambilan keputusan pembubaran BUMN yang pailit tersebut karena dipandang sudah tidak mampu melaksanakan perannya dalam berkontribusi terhadap perekonomian nasional sesuai UU 19/2003 tentang BUMN.

Kebangkrutan BUMN tidak hanya misi manajemen atau korupsi internal akan tetapi kesalahan letak nya dalam paradigma memandang aset negara dan rakyat (Millkiyah ammah dan Millkiyah daulah) dengan pandangan untung, rugi menyebabkan BUMN lebih banyak memberi untung segelintir pihak dan menghalangi kemaslahatan publik. Dapat dilihat dari segi pengelolaan dalam sistem kapitalisme bertumpu pada asas manfaat tanpa memperhatikan SDA yang selayaknya dapat dinikmati semua masyarakat maupun dapat di akses secara gratis semua serba di jadikan lahan bisnis, hal ini yang seharusnya menjadi pelajaran. 

Dari semua fakta yang terjadi di negeri ini, kita bisa mengindra bahwa dari hari ke hari BUMN yang merupakan perpanjangan tangan negara diberbagai sektor perekonomian satu persatu mulai menunjukan kerugiannya. Bahkan ada beberapa yang pengelolaanya di arahkan kepada pihak swasta atau berubah menjadi perusahaan milik korporasi. Sehingga penguasaan negara dalam perekonomian dan periayahaannya terhadap rakyatnya semakin kecil.

Hal ini sebenarnya sangat lazim terjadi di sebuah negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis sekuler. Sebuah sistem yang segala sesuatunya berorientasi pada materi dan keuntungan semata. Sehingga karena salah orientasi dari berdirinya BUMN ini, maka kinerjanya diukur dengan ukuran untung rugi sebagaimana korporasi swasta.

Problem mendasar dari kapitalisme terletak pada pengelolaan harta negara dan problem manajemen di badan usaha milik negara. Sehingga dalam sistem kapitalis fungsi badan usaha milik negara adalah sebagai alat negara untuk mendatangkan keuntungan semata.

Hal ini akan berbeda jika negara mengunakan aturan Islam, sebuah aturan yang komprehensif mengatur segala urusan hidup manusia di dunia. Islam dengan seperangkat aturannya memberi pengaturan yang jelas tentang harta kepemilikan. Dalam sistem Islam Badan Usaha Milik Negara akan mengelola barang kepemilikan negara dan umum yang manfaatnya akan dikembalikan lagi kepada rakyat.

Sebagaimana pernah di contohkan oleh Rasullulah kala itu.Ibnu Abbas menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda : “kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal : air, Padang, api (HR. Abu Dawud). 
Anas meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas tersebut dengan menambahkan,”wa tsamanuhu haram  (Dan harganya haram). ” 

Wallahu alam bishowab