Oleh: Ratni Kartini
(Kendari, Sulawesi Tenggara)

Pemerintah telah meresmikan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebijakan ini berlaku mulai 14 Juli 2022 dan berlaku penuh pada 1 Januari 2024. Alasan diberlakukan kebijakan ini untuk mempermudah administrasi perpajakan baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dinyatakan bahwa setiap warga negara tidak diambil pajaknya jika penghasilan per bulan tak lebih dari Rp 4,5 juta. Mereka masih terkategori penduduk dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Meskipun tidak semua warga yang sudah memiliki KTP otomatis menjadi wajib pajak, namun tetap saja hal ini menjadi strategi pemerintah untuk menambah objek wajib pajak dari warga negaranya.

Hal ini wajar terjadi di negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme. Sektor pajak menjadi sumber pendapatan utama negara. Cara inilah yang dianggap paling mudah dilakukan untuk mendapatkan pemasukan negara selain dari utang. Tiada celah bagi rakyat dari kejaran pajak. Akhirnya rakyat akan terus diburu oleh pajak.

Padahal di dalam Islam, pajak bukan menjadi sumber pemasukan negara. Pajak atau istilah dalam Islam disebut dharibah, hanya dikenakan pada orang yang mampu saja dan tidak diberlakukan secara permanen, melainkan temporal. Dimana saat kas negara sedang kosong, sedangkan ada kebutuhan darurat dan wajib ditunaikan, barulah dharibah dipungut.

Agar negara tidak senantiasa menjadikan sumber pemasukan negara dari sektor pajak, sudah saatnya negara bekerja keras mengelola kekayaan alam dengan kekuatan sendiri, tidak menyerahkan pada swasta apalagi asing. Negeri kita kaya dengan sumber daya alam. Jika saja SDA tersebut dikelola secara serius, hasilnya cukup untuk memakmurkan seluruh rakyat di negeri ini.