Oleh: Adzkia Firdaus

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggalang kerja sama dengan Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) untuk upaya pencegahan stunting. Kerja sama itu diwujudkan dengan kegiatan bertajuk “Gerakan Makan Telur Bersama” yang diadakan di Lapangan Desa Kebumen, Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ahad (25/9/2022). (republika.co.id/25/9/2022)

Masih pada sumber yang sama, sebanyak 15.077 butir telur yang diperoleh dari peternak di Kabupaten Kendal telah disiapkan untuk dimakan bersama dalam kegiatan yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Kendal dan Koperasi Unggas Sejahtera Kendal.

“Makan telur bersama yang diadakan oleh Badan Pangan Nasional luar biasa dan idenya sangat inovatif, dengan memanfaatkan telur yang sangat melimpah di Kendal untuk mencegah stunting,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Sebelumnya juga telah dikabarkan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng sejumlah mitra swasta dan asing untuk memperkuat penanganan penurunan prevalensi stunting. Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh BKKBN bersama Tanoto Foundation, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), Yayasan Bakti Barito, dan PT Bank Central Asia Tbk serta Amerika Serikat, melalui United States Agency for International Development (USAID). (jambi.antaranews.com/23/9/2022).

Di satu sisi upaya ini bagus untuk dilakukan, setidaknya ada tangungjawab pemerintah untuk memperhatikan persoalan rakyatnya, bahkan dikatakan bahwa pemberian makan telur bersama ini selain mengatasi stunting juga menjadi upaya untuk membantu para peternak agar telur mereka laku dipasaran, dalam hal ini merupakan upaya untuk menyemarakkan UMKM.

Alangkah baiknya program ini jika tidak ada dampak lain yang melingkupinya, pasalnya program ini dijalankan dengan kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan swasta bahkan asing, padahal sejatinya tidak ada makan siang gratis “No free lunch” dalam kacamata sistem kapitalis, artinya bantuan apapun yang diberikan swasta atau asing sudah semestinya kita waspadai, apa yang mereka inginkan dari bantuan itu? Apa kepentingan mereka terhadap program tersebut? Jangan sampai keinginan mereka terhadap bangsa ini jauh lebih besar bahayanya ketimbang program yang dijalankan.

Kerjasama dengan asing berpotensi menjadi pintu masuk program-prgram asing yang bisa mengeksploitasi potensi generasi dan mengarahkan pembangunan sumber daya manusia sesuai kepentingan asing, mengingat Indonesia telah mengalami bonus demografi yang bisa jadi mengancam eksistensi asing di negeri ini, lebih-lebih kita mayoritas muslim.

Selanjutnya terkait dengan program “makan telur” yang dicanangkan oleh pemerintah, meski bisa dinilai bagus namun tidak mencapai akar persoalan yang muncul dari stunting di Indonesia, program ini tak ubahnya hanya “lip service” yang melenakan rakyat saja, tanpa benar-benar memperjuangkan nasib mereka. Betapa tidak, apakah bisa dijamin hanya dengan makan telur anak yang dilahirkan ibu hamil akan sehat dan mengalami gizi buruk? Apakah cukup gizi yang didapatkan dari sebiji telur? Bagaimana dengan lauk pauk yang lain? Bagaimana dengan kebutuhan pokoknya dalam hal ini beras, jagung atau gandum? Lalu bagaimana juga dengan ketersediaan air bersih? Bagaimana pula dengan kondisi sanitas dalam rumah-rumah mereka? Tentu semua ini tak bisa di tutupi atau digantikan hanya dengan makan telur saja. Padahal sejatinya persoalan stunting banyak faktor yang menyertainya.

Dari sini kita bisa lihat bahwa persoalan stunting erat kaitannya dengan faktor kemiskinan yang di alami masyarakat kita, bukan pada tataran ilmu.gizi yang minim saja sehingga upaya sosialisasi makan 4 sehat 5 sempurna maksimal dilakukan. Seorang ibu pasti menginginkan anak mereka tumbuh sehat dan kuat, orangtua pasti menginginkan yang terbaik bagi anak-anak mereka, namun lantaran ekonomi mereka sulitlah yang membuat anak mereka mengalami stunting.

Semestinya jika pemerintah ingin mengakhiri persoalan stunting di Indonesia, maka seharusnya pemerintah serius mengatasi kemiskinan yang mendera rakyat ini, bukan malah menambah penderitaan mereka dengan mencabt subsidi BBM, wacana peralihan kompor gas ke kompor listrik, kenaikan TDL dan sederetan kebijakan lainnya yang sama sekali tidak mendukung upaya pemberantasan kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan menjadi tanggung jawab negara dan erat kaitannya dengan penerapan sistem ekonomi kapitalis yang membiarkan yang kuat yang menang dan mengabaikan rakyat yang lemah berjuang sendirian. Sudah semestinya negara bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan pokok pangan, sandang dan papan rakyatnya secara individu bukan kolektif apalagi perkapita saja.

Pemenuhan kebutuhan pokok dalam negara Islam, bisa dilakukan dengan menggratiskan kebutuhan tersebut atau membuatnya semurah mungkin sehingga bisa di jangkau rakyatnya. Jaminan kesehatan dan pendidikan juga menjadi perhatian pemerintah yang tidak boleh diabaikan. Karena dengan akses kesehatan yang mumpuni persoalan stunting bisa dicegah sedini mungkin. Pengetahuan luas tentang kondisi gizi yang bisa didapatkan dari mengenyam pendidikan di sekolah formal dan informal juga menjadi sarana untuk mengatasi stunting.

Pemastian kepala keluarga punya pekerjaan sehingga menghasilkan nafkah yang cukup juga menjadi perhatian negara agar kebutuhan gizi keluarga terpenuhi sehingga stunting bisa diatasi. Inilah yang akan dilakukan negara Khilafah dalam upaya mencegah stunting dalam negerinya.