Oleh. Nurindasari S.T.

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Mualimin Abdi menyatakan saat ini salah satu fokus permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di Papua adalah adanya kelompok bersenjata. Ia menyebut potensi timbulnya konflik kekerasan antara pasukan militer Indonesia dengan kelompok bersenjata sulit untuk dihindari. Potensi terjadi sangat besar sehingga kondisi yang terjadi diluar kendali pemerintah. Pemerintah tidak pernah memerintahkan kepada TNI dan Polri untuk memberangus atau membantai kelompok bersenjata tersebut. (nasional.tempo.co, 12/11/2022)

Kerusuhan terjadi di Papua wilayah Ikebo kabupaten Dogiyai antara warga dan pendatang baru. Hal ini terjadi karena insiden tabrakan yang mengakibatkan seorang balita meninggal. Warga yang melihat kejadian tersebut sontak membakar dua unit truk dan rumah di arah kampung Mauwa. Walhasil, warga dari kedua wilayah bersiteru hingga apparat harus menembakkan gas air mata dan melakukan penjagaan dalam kota. (tvonenews.com, 12/11/2022)

Kerusuhan di Papua telah berulang kali terjadi dan memakan banyak korban, mulai dari konflik antara penduduk asli dan pendatang hingga berbagai peristiwa kerusuhan yang terjadi oleh KKB yang mengakibatkan berbagai kerugian hingga menelan korban jiwa dari pihak warga maupun aparat.

Berbagai kerusuhan terjadi bukan tanpa alasan, dilihat dari peran pemerintah terhadap berbagai masalah, termasuk kepentingan sosial meliputi aspek pendidikan dan kesehatan yang terkesan minim. Hal tersebut bisa menjadi pemicu bagi warga papua merasa terabaikan. Meskipun terdapat Otonomi Khusus Papua, namun sejumlah pengabaian aspirasi orang asli papua menjadikan otonomi tersebut melemah. Banyak masyarakat Papua telah menumbuhkan sikap tidak percaya pada oknum pemerintah akibat dan menganggap seluruh kebijakan pemerintah buruk akibat minimnya perhatian pemerintah pada wilayah ini.

Kapitalisme dan demokrasi sekali lagi menghianati penganutnya. Warga papua adalah bagian dari diri bangsa, di wilayahnya terdapat kekuasaan yang luar biasa, namun suara dan aspirasinya bahkan seolah dianggap tidak memiliki asa. Inilah wajah buruk sistem demokrasi, yang katanya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun nyatanya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk siapa?

Sudah menjadi rahasia umum, seluruh tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dominasi keuntungan didapatkan oleh hanya penguasa dan para korporasi. Padahal kekayaan alam di papua melimpah, namun fakta nya bahkan lebih dari sepertiga warga di pedesaan papua hidup dalam kemiskinan, sungguh ironi. Pemerintah hanya sibuk memenuhi kebutuhan korporasi hingga perpanjangan kontrak asing untuk menguras kekayaan tanah negeri ini terus dilangsungkan. Dengan dalih memajukan perekonian negara.

Padahal jika kita menjadikan Islam sebagai sistem pemerintahan, seluruh kekayaan alam adalah milik umum, dikelola dan didistribusikan keuntungannya untuk kemaslahatan umat, bukan asing apalagi korporasi, bukan segelintir pejabat apalagi makelar.

Kekayaan alam adalah kepemilikan umum dan seluruh rakyat memiliki hak untuk memperoleh kebaikan di dalamnya, bukan kepemilikan negara, individu, korporasi, apalagi asing.

Pemerintah dalam sistem Islam akan menerapkan seluruh kewajiban sebagai pengatur negara dan mewujudkan kemaslahatan umat. Negara menjamin kesejahteraan rakyat dalam seluruh aspek, diantaranya kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lainnya. Negara mengelola kekayaan alam sebagai kewajiban dan memahami bahwa seluruhnya adalah kepemilikan umum dan hak rakyat.

Sistem keamanan dalam negeri pun akan diterapkan semaksimal mungkin untuk mewujudkan ketentraman dan kemuliaan dalam menjalani seluru aktivitas negara dan masyarakat. Negara menjamin keamanan rakyat tidak memandang ras, suku maupun agama. Selama bagian dari Daulah Islam, negara menjamin keamanan dan kemuliaan seluruh rakyat daulah.

Daulah memiliki majelis ummah yang terdapat di setiap daerah dan anggota nya terdiri dari muslim maupun non muslim yang berfungsi sebagai perwakilan masyarakat untuk menyampaikan ketidak adilan atau kezaliman yang dialami agar disampaikan kepada khalifah secara langsung dan tidak berpihak. Seluruh aktivitas dijalankan dengan penuh kesadaran akan kewajiban menjalankan hokum syara, dan orang- orang yang berada di posisi pemerintahan adalah orang yang amanah dan paham betul akan dosa yang akan ditimpakan padanya jika terdapat kezhaliman yang dialami rakyatnya.

Dengan penerapan sistem Islam dalam negara akan menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat, keamanan rakyat dan kemaslahatan rakyat dengan dasar aturan Islam yang menjadi pedoman seluruh umat manusia. Pedoman yang berasal langsung dari pencipta seluruh manusia.

Wallahualam bisshawab